Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah mulai menggunakan istilah physical distancing atau jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona lebih luas. Langkah ini disebut sebagai “arah yang tepat” oleh para ahli. Berbagai kebijakan pun dilakukan oleh setiap negara yang mengkonfirmasi Covid-19 di negaranya, mulai dari penutupan bandara hingga pemberlakuan pembatasan terhadap pergerakan warganya. Melansir Al Jazeera, dalam sebuah konferensi pers harian 20 Maret lalu, pejabat badan kesehatan global tersebut mengatakan bahwa menjaga jarak fisik sangatlah penting dilakukan di tengah pandemi global yang masih terjadi. Langkah ini tidak berarti bahwa secara sosial, seseorang harus memutuskan hubungan dan komunikasi dengan orang yang dicintai atau dari keluarganya. Virus corona diketahui penyebaran utamanya melalui tetesan pernapasan, terutama saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Oleh karena itu, menjaga jarak fisik yang aman dianjurkan untuk mengurangi penularan.
Faktanya, physical distancing tidak berjalan efektif. Masih banyak masyarakat yang bisa kita lihat melakukan kegiatan kumpul-kumpul dan kegiatan kerumunan lainnya. Selain itu saat ini banyak masyarakat yang memilih kembali ke kampung halamannya. Tindakan pulang kampung masyarakat ini rupanya justru meningkatkan jumlah kasus Covid-19 dan sebaran wilayahnya, baik yang berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan Suspect Covid-19. Hal inilah yang bisa kita lihat mengapa instruksi mengenai physicaldistancing tidak berjalan dengan efektif. Sebab instruksi physical distancing dianggap menciptakan kerentanan sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki status pekerjaan informal yang sumber pemasukan ekonominya didapat sehari – hari dan tidak memiliki gaji pokok tetap (seperti pedagang dan ojek online).Selain masalah pekerjaan, faktor lain yang membuat instruksi physicaldistancing tidak efektif karena faktor karakteristik kultural masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas bahkan cenderung mempertontonkan ego sektoral antar lembaga pemerintahan, baik pusat dan daerah.
Wacana pelonggaran PSBB sudah mulai terdengar di telinga masyarakat,wacana tersebut mulai menampakkan tindakan apatis dari individu atau kelompok masyarakat. Akan tetapi, physicaldistancing atau menjaga jarak aman antarindividu dalam interaksi sosial di dalamnya memiliki dimensi relasi sosial dan emosional. Penumpang pesawat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) berdesak-desakan saat menunggu giliran untuk mengumpulkan syarat bepergian pada Kamis pagi tadi. Antrian padat itu terjadi di tengah kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satu calon penumpang mengatakan tidak ada upaya untuk mengatur jarak antrian penumpang meski petugas berada di lokasi. Dia bahkan terpaksa mengantri selama kurang-lebih 1 jam untuk sampai ke check-in counter. Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengatakan, antrian terjadi karena calon penumpang harus mengumpulkan syarat-syarat sebelum naik pesawat. Di sisi lain, petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta tak mampu mengimbangi banyaknya penumpang.
Pemandangan penumpukan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta dan McD Sarinah ini pun membuat tenaga medis penanganan percepatan virus covid-19 ini pun gerah.Pasalnya kebijakan physical distancing kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu pemerintah selain berfokus utama penanganan pandemi Covid-19, juga jangan mengesampingkan kondisi kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Sebab jika kesejahteraan masyarakat diabaikan, dikuatirkan akan memicu kerentanan sosial yang masif di masyarakat. Ini tentu semakin membuat situasi dan kondisi di Indonesia bisa seperti benang kusut. Menyelesaikan satu masalah, muncul masalah lain.Hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu tokoh sosiologi yang mengembangkan pemikiran tentang tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial mengandung makna jika ditujukan atau memperhitungkan keberadaan orang lain.
Pertama, tindakan rasional instrumental. Pada tindakan ini tidak sedikit masyarakat yang meyakinkan untuk tetap pulang kampung (mudik) ditengah wabah covid-19 dan melanggar pelarangan dari pemerintah untuk tidak mudik disaat seperti ini, namunhal ini tetap mereka lakukan denganberbagai alasan yaitukarena minimnya pengetahuan masyarakat akan virus Corona, dan tidak lain akan mengalami perasaan ketakutan tidak dapat kesempatan lagi di lain waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan tidak tahu berapa lama harus berjuang sendiri di kota lain tanpa sanak saudara.
Kedua, tindakan tradisional. Pada tindakan ini Masyarakat meyakini berbagai macam obat untuk mencegah terjadinya penularan virus Corona (covid-19). Metode penyembuhan virus Corona sendiri hingga sekarang belum ditemukan obatnya dalam penelitian ilmiah. Tetapi kebanyakan masyarakat meyakini beberapa metode untuk penyembuhan dan penangkal virus Corona sudah ada misalnya seperti berjemur di bawah sinar matahari saat pagi hari,membuat air rebusan yang dicampur bahan-bahan alami seperti kunyit,sereh,lengkuas,dan jahe. Apa yang dilakukan masyarakat dalam penggunaan bahan obat dan metode tertentu untuk mencegah tertularnya dari Covid-19 sekalipun belum ada bukti penelitian ilmiahnya ini tidak lepas dari keterikatan masyarakat atas cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), dan adat istiadat (custom) yang berlaku pada lingkungan kehidupannya.
Ketiga, tindakan irasional. Pada tindakan ini Masyarakat bnyak melakukan panic buying. Panicbuying menjadi respon masyarakat untuk tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari – harinya dan ini justru malah membuat berbagai harga kebutuhan melonjak tinggi dan menjadi langkah karena adanya penimbunan ilega. Misalnya kasus dibeberapa pusat perbelanjaan atau mall stock barang yang disediakan untuk 1 minggu bisa habis dalam 2 hari, hal ini dikarenakan beberapa oknum yang melakukan penimbunan dengan berbelanja tidak lagi memikirkan kebutuhan orang sekitar.
Keempat, tindakan Kriminal. Secara sosiologis, tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan dirinya dan orang lain (korban) yang mengganggu keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Contoh nyata dari tindakan kriminal akibat pandemi Covid-19 ini bisa kita ketahui di berbagai media berita yang sudah mulai terjadi di Indonesia kasus pencurian, penjambretan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan dengan motif berkurangnya pemasukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Mengapa hal ini dapat terjadi? Pertama, pada dasarnya masyarakat itu berada dalam kondisi stabil, sistem – sistem kehidupannya beroperasi secara lancar dan berfungsi. Namun, akibat pandemi Covid-19, kondisi kestabilan dan keberfungsian ini terganggu. Kedua, pemerintah menginstruksikan untuk masyarakat melakukan physicaldistancing, sementara pemerintah tidak menyiapkan instrumen untuk melindungi ketahanan masyarakat yang pekerjaannya disektor informal. Dan ketiga, tindakan kriminal terjadi karena adanya kekosongan kontrol atau pengendalian sosial.
Empat tindakan yang dijelaskan di atas beserta beberapa contohnya hanya sebagian dari dampak permasalahan sosial yang akan terjadi di masyarakat kita akibat pandemi Covid-19 ini. Maka untuk itulah sebelum pemerintah menerapkan kebijakan physicaldistancing, atau karantina wilayah maupun lockdown, harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial di masyarakat. Hal ini guna agar kebijakan pemerintah didukung penuh oleh masyarakat dan berjalan efektif saat masyarakat memiliki ketahanan sosial pada diri dan keluarganya, agar tidak melahirkan berbagai masalah baru.
Bahkan masyarakat mulai kuatir akan terjadi lagi penjarahan seperti tahun 1998 akibat tingkat frustasi masyarakat yang mulai tinggi karena dihadapkan permasalahan sosial ini. Semoga pemerintah masih memberlakukan PSBB sesuai ketentuan yang berlaku. Yang dapat mendorong kasus virus corona di Indonesia sendiri mengalami penurunan, jika pelonggaran ini tetap direncanakan dan dijalankan ditengah wabah covid-19 maka kasus kematian hingga positif Covid-19 ditengah masyarakat akan mengalami kemajuan. Maka dari itu dibutuhkan sekali pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan dengan tujuan relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat PSBB. Harapan penulis meminta pemerintah untuk fokus dulu ke penurunan kasus, mengingat jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 18.000.
Penulis : Ramadhani Cassanti (Sosiologi 2019)
