PENDAHULUAN
Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan menyebarnya virus baru yaitu
corona virus disease 2019 (COVID-19). Hal ini tentunya memukul berbagai sektor.
Salah satu sektor yang sangat merasakan dampaknya adalah sektor ekonomi. Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ii (Q2)
2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year on year (yoy). Angka ini
memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai
5,05 persen. Salah satu penopang kuat pertumbuhan ekonomi adalah sektor
UMKM. Dengan memaksimalkan bagaimana kegiatan UMKM tetap harus berjalan
disituasi pandemi seperti ini, maka ekonomi indonesia tidak berpeluang untuk
mengalami resesi.
Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempresentasikan
99% dari total bentuk usaha yang ada, berkontribusi terhadap produk domestik
bruto (PDB) sebesar 60,3%, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta pada
tahun 2018, UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 64,2 juta unit (BPS 2019).
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwasanya salah satu Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah meningkatkan pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) minimal 7% pertahun melalui peningkatan kesempatan
kerja yang layak bagi masyarakat.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam
pertumbuhan ekonomi, UMKM juga berperan sebagai penyerapan tenaga kerja.
UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa
pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh
(Suci, 2017). Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia,
UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun
kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai
ketahanan ekonomi yang tinggi.
Ini yang mendorong pemerintah untuk terus
menciptakan program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan (Diana, 2019).
Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan
ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi lebih dari 99%
dalam struktur perekonomian nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan
UMKM cukup dilematis. Disatu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong
karena lebih mampu bertahan dimasa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan
harapan masyarakat. Karena keberadaanya mampu menyediakan banyak
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi
serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Disisi lain,
keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik
secara internal maupun eksternal.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia, terdapat 70% UMKM yang tidak
memiliki akses pembiayaan ke perbankan. Karena keterbatasan akses pembiayaan
ke lembaga keuangan formal, banyak pelaku UMKM menggunakan rentenir
sebagai sumber pembiayaan usaha, meskipun bunga pinjamannya sangat tinggi. Hal
ini tentunya akan menghambat perkembangan UMKM. UMKM memilih rentenir
karena proses pemberian kredit yang mudah, dan pinjaman modal bersifat quick
cash. Selain itu, pelaku UMKM tidak perlu menyediakan agunan atau financial
history.
Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dari segi sektor formal bagi
UMKM, pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam
program tersebut, perbankan diwajibkan menyalurkan sebanyak 20% kreditnya ke
UMKM. Namun, KUR kurang efektif untuk membantu UMKM karena lebih
banyak dinikmati oleh kelompok usaha menengah (47%) dan kecil (37%),
sementara kelompok usaha mikro hanya mendapatkan porsi yaitu (22%) (Bank
Indonesia, 2013).
Ketidakefisienan itu disebabkan oleh kesenjangan yang besar antara
perbankan dan usaha mikro. Perbankan enggan menyalurkan KUR kepada usaha
mikro karena isu informasi asimetris (perbankan tidak mengetahui kelayakan usaha
UMKM) dan granularitas (nilai kredit yang kecil dan jumlahnya yang banyak dan
tersebar) sehingga proses penyaluran kredit menjadi tidak efisien dari segi biaya.
Selain itu, ada isu moral hazard. Karena KUR merupakan program yang disubsidi
negara, penyaluran KUR oleh bank umum menjadi kurang hati-hati. Bank tidak
mau mengeluarkan biaya besar untuk mencari UMKM yang layak sehingga KUR
hanya diterima oleh UMKM yang sudah dikenal oleh bank.
Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya dalam permodalan
usaha, perlu diatasi mengingat UMKM turut menjadi “jantung” perekonomian
Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah solusi
yang bisa mengatasi masalah permodalan bagi UMKM. Solusi tersebut adalah
ourfunds. Ourunds merupakan sebuah inovasi pembiayaan bagi umkm yang
berbasiskan financial technology peer to peer lending guna untuk mewujudkan
keuangan yang inklusif di Indonesia.
PEMBAHASAN
Inklusi Keuangan Bagi UMKM: Pergeseran Pembiayaan dari Sektor Informal
ke Formal.
Pergeseran UMKM menuju pembiayaan formal akan berfokus pada lembaga
keuangan yang sudah ada saat ini, yakni Bank Umum, LKM, dan Perusahaan
Teknologi Finansial. Setiap lembaga keuangan mempunyai kekuatan dan
kelemahan masing-masing, yang dipaparkan pada Tabel di bawah ini:
| LKM | Bank Umum | Fintech | |
| Keunggulan | Lebih mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku UMKM | Memiliki modal yang banyak (alokasi KUR sebesar 20% dari total kredit) | Teknologi penilaian kredit menggunakan data nonkonvensional; meminimalkan permasalahan |
| Kelemahan | Permasalahan dari segi regulasi modal minimum OJK | Jumlah cabang bank tidak mampu menjangkau semua UMKM | Kurang diketahui oleh pelaku UMKM; dianggap metode yang kurang lazim |
Untuk menggeser pembiayaan UMKM dari informal menuju ke pembiayaan
formal, maka kita harus mengatasi masalah dari pembiayaan formal bagi UMKM
yaitu sulitnya akses ke lembaga pembiayaan dan lamanya proses registrasi dan
validasi.
Permasalahan dan Solusi 1: Sulitnya Akses ke Pembiayaan Formal
Dalam berekspansi akses ke lembaga pembiayaan formal, terutama pada
UMKM yang ada di daerah desa yang belum terjangkau, bank memerlukan
tambahan channel. Salah satu alternatif solusi adalah menambah cabang bank.
Namun, ini membutuhkan biaya yang banyak dan proses yang lebih lama. Untuk
itu, diperlukan strategi yang prosesnya lebih cepat dengan biaya lebih hemat.
Strategi yang diusulkan penulis adalah melalui platform ourfunds, yaitu masyarakat
dapat mengakses layanan pembiayaan melalui ponsel, tanpa harus melalui kantor
cabang resmi bank.
Permasalahan dan Solusi 2: Lamanya Proses Registrasi dan Validasi
Masalah kedua adalah lamanya proses untuk aplikasi kredit, terutama bagi
UMKM yang berada di daerah terpencil karena semua proses harus melalui proses
manual. Pertama, nasabah harus datang ke kantor cabang untuk konsultasi proses
pengajuan. Kedua, nasabah harus datang lagi untuk mengumpulkan berkas
pengajuan kredit. Ketiga, nasabah menunggu surveyor untuk survei langsung ke
rumah/lokasi usaha. Keempat, nasabah harus menunggu validasi dan persetujuan
dari bank. Proses itu memakan waktu dan menyulitkan kedua belah pihak.
Penulis mengusulkan solusi yang melibatkan teknologi informasi (TI). Untuk
mempercepat langkah pertama dan kedua, penulis mengusulkan pembuatan
otomatisasi sistem penilaian kredit berbasis Big Data and Advanced Analytics
(BDAA) melalui platform yang digagaskan oleh penulis yaitu ourfunds. Dengan
BDAA, proses dokumentasi dan validasi kredit menjadi jauh lebih cepat karena
dapat dilakukan melalui platform digital, tanpa harus turun ke lapangan. Lalu, profil
nasabah akan dipetakan untuk menentukan suku bunga yang sesuai.
Ourfunds Sebagai Solusi Pembiayaan UMKM
Berangkat dari permasalahan pada latar belakang, diperlukan solusi agar
proses penyaluran kredit mikro atau pembiayaan usaha dapat lebih menyentuh
pelaku UMKM. Solusi tersebut adalah ourfunds sebagai inovasi model pembiayaan
berbasis financial technology peer to peer lending untuk mewujudkan keuangan
yang inklusif di Indonesia. Ourfunds merupakan suatu inovasi model pembiayaan
yang menggunakan media financial technology peer to peer lending sebagai alat
untuk mempertemukan pelaku usaha (borrower) dan investor/ lender sebagai
pemberi modal untuk melakukan kesepakatan keuangan yang diawasi langsung
oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Harapannya adalah ourfunds dapat
mengembangkan UMKM sebagai jantung perekonomian agar terwujudnya
keuangan yang inklusif di Indonesia melalui jasa keuangan yang universal.
Borrowers
Sebagai peminjam (pelaku usaha), yang perlu peminjam lakukan hanyalah
mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara
daring (relatif lebih cepat dari segi proses), yang diantaranya merupakan dokumen
berisi identitas peminjam dan juga tujuan peminjam dalam pinjaman tersebut serta
bukti pendukung yang dimiliki oleh peminjam.
Permohonan peminjam bisa diterima ataupun ditolak, tentunya berdasarkan
berbagai faktor. Jika permohonan ditolak maka peminjam harus memperbaiki
segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan peminjam. Kemudian, jika
diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman akan
dimasukkan ke dalam marketplace yang tersedia agar semua pendana bisa melihat
pengajuan pinjaman.
Lender/ Investors
Sebagai lender, nantinya pendana memiliki akses untuk menelusuri data-data
pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Pendana juga pastinya
bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data
relevan mengenai si peminjam seperti identitas pribadi dan usaha, tujuan
peminjaman (bisnis usaha) beserta alasan dan sebagainya. Jika pendana
memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, pendana bisa langsung
menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi
pendana melalui platform ourfunds.
- Applications Sent
Pelaku usaha (borrower) melakukan pendaftaran usahanya untuk
mendapatkan pinjaman pembiayaan ke ourfunds dengan cara melengkapi
persayaratan sesuai dengan kriteria yang diminta, kemudian melakukan
pengunggahan berkas ke platform. - Credit Evaluation by Platform
Setelah menerima berkas dan persyaratan pinjaman, maka platform akan
melakukan evalusi terhadap berkas tersebut untuk menentukan kelengkapan dan
kelayakan untuk menerima pinjaman kredit atau pembiayaan dari investor. - Borrower Profiles Posted
Setelah melakukan evaluasi kredit, maka akan diketahui profile peminjam
yang diterima dan ditolak. Untuk pengajuan pinjaman yang diterima, akan
dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu borrower profiles posted to marketplace agar
semua pendana (investors) bisa melihat pengajuan pinjaman tersebut. Namun, jika
profil peminjam ditolak, maka peminjam harus melengkapi persyaratan dan bukti
pendukung untuk memperoleh kredit. - Investor Purchase Loans
Ourfunds
Investor akan memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan dan
kesepakatan suku bunga dan perjanjian kredit lainnya. Penyaluran pinjaman ini
akan dilakukan oleh platform ke peminjam. - Debt Asset Issued, Relationship Established
Setelah menyetujui untuk melakukan investasi dana terhadap borrower, maka
platform akan mengeluarkan debt asset issued. Apabila sudah melewati tahapan
tersebut, maka antara peminjam (borrower) dan investor (lender) sudah menjalin
hubungan kredit usaha yang wajib diselesaikan sesuai dengan syarat dan ketentuan. - Platform Manage Repayment
Setelah itu, platform akan mengelola angsuran yang akan dibayarkan oleh
peminjam, kemudian melakukan pengembalian dana ke investor sesuai dengan
syarat dan ketentuan. Selain itu, platform akan melakukan evaluasi kredit sesuai
dengan agreement loans.
Analisis SWOT
| Strength | Weakness |
| 1.Efisiensi waktu 2.Diversifikasi 3.Persyaratan lebih mudah 4.Menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan informal 5.Diawasi langsung oleh OJK dan dilindungi dengan payung hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK01/2016 | 1.Likuiditas |
| Opportunities | Threats |
| 1.Penggunaan tenaga kerja 99,9% dari UMKM 2.Besarnya sumbangan UMKM terhadap perekonomian 3.UMKM tahan terhadap guncangan krisis | 1.Manajemen keuangan UMKM masih bersifat tradisional 2.Rendahnya akses dan pengetahuan teknologi bagi para pelaku UMKM 3.Hambatan geografis para pelaku UMKM terhadap akses internet |
PENUTUP
Ourfunds merupakan suatu inovasi model pembiayaan yang menggunakan
media financial technology peer to peer lending sebagai alat untuk mempertemukan
pelaku usaha (borrower) dan investor/ lender sebagai pemberi modal untuk
melakukan kesepakatan keuangan yang diawasi langsung oleh otoritas jasa
keuangan (OJK). Untuk menggeser pembiayaan UMKM dari sumber pembiayaan
informal menjadi formal, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah aksesibilitas
pembiayaan, mengurangi lamanya proses registrasi dan validasi. Melalui inovasi
pembiayaan ini, maka permasalahan tersebut dapat diatasi. Masalah aksesibilitas
pembiayaan dapat diatasi dengan menggunakan platform ourfunds yang bisa
diakses melalui ponsel. Selanjutnya masalah lamanya proses registrasi dan validasi
dapat diselesaikan dengan melibatkan teknologi informasi (TI) yaitu platform
ourfunds. Untuk mempercepat langkah pertama dan kedua, penulis mengusulkan
pembuatan otomatisasi sistem penilaian kredit berbasis Big Data and Advanced
Analytics (BDAA) melalui platform yang digagaskan oleh penulis yaitu ourfunds.
Dengan BDAA, proses dokumentasi dan validasi kredit menjadi jauh lebih cepat
karena dapat dilakukan melalui platform digital, tanpa harus turun ke lapangan.
Proses penyaluran kredit melalui platform ourfunds dapat dilakukan dengan
mudah yaitu dengan melalui tahapan sebagai berikut: application sent
(mengunggah persyaratan), credit evaluation by platform (evaluasi pengajuan
kredit), borrower profiles posted (penentuan layak atau tidak), investors purchase
loans (pemberian pinjaman dengan tingkat suku bunga yang telah disepakati), debt
asset issued (relationship established) yaitu pengeluaran surat bukti perjanjian
pinjam-meminjam, dan platform manage repayment (pengelolaan angsuran yang
akan dilakukan oleh platform).
Pada masa mendatang diharapkan layanan pembiayaan ourfunds dapat
dijadikan rekomendasi kebijakan, diimplementasi dan berekspansi: tidak hanya
menyediakan akses kepada pinjaman saja, tetapi juga akses ke asuransi sehingga
masyarakat dapat menikmati seluruh jasa keuangan dengan mudah dan terwujudnya
keuangan yang inklusif.
Selain itu, dibutuhkan beberapa usaha untuk melakukan pengembangan
terhadap pembiayaan UMKM melalui ourfunds agar lebih mudah diakses oleh
masyarakat umum (pelaku usaha). Maka, yang menjadi kelemahan dan ancaman
dalam analisis swot dapat diatasi dengan membantu pelaku UMKM untuk
manajemen keuangan dan meningkatkan pengetahuan teknologi bagi para pelaku
UMKM agar dapat menggunakan model pembiayaan berbasis financial technology
peer to peer lending dengan mudah.
DAFTAR PUSTAKA
Aaron, M., Rivadeneyra, F., & Sohal, S. 2017. Fintech: Is This Time Different?
A Framework for Assessing Risks and Opportunities for Central Banks.
Bank of Canada. Retrieved from www.bank‐banque‐ canada.ca
Bank Indonesia. 2020. Peran BI dalam SSK. https://www.bi.go.id/id/ssk/PeranBI-SSK/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx. Diakses pada
Oktober 2020.
Bank Indonesia dan LPPI. 2019. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Jakarta, Bank Indonesia. Tersedia di:
http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%
20Bisnis%20UMKM.pdf diakses pada Oktober 2020.
Diana, Rita. 2019. Analysis of Capital Accessibility of Small Micro Enterprises to
Formal Financial Institutions in West Sumatra Province. Jurnal Ekonomi dan
Pembangunan Vol 27, No. 1, 2019. Hlm. 68-80.
Dwi Hadya Jayani. 2020. Pemerintah beri stimulus, berapa jumlah umkm di
Indonesia?.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beristimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia diakses pada Oktober2020.
Guo, Y-R. 2020. The Origin, transmission and clnical therapies on virus corona
disease 2019 (COVID-19) outbreak – an update on the status. Mil Ned Res.
Health 7.
Suci, R. Yuli. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di
Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017.
Penulis : Burhan Latif – Akuntansi – Universitas Maritim Raja Ali Haji (Juara 2 Lomba Essay, Kegiatan Sociology Online Competition HIMSOS UMRAH)
